Bentuk Pemerintahan Leon Duguit
Pendapat Jellinek tidak disetujui oleh
Leon Duguit karena kriteria pembeda cara pembentukan kemauan negara
tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Duguit, bentuk pemerintahan
ditentukan berdasarkan:
- Jumlah orang yang memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan kepentingan bersama dalam negara;
- Cara penunjukan kepala negara.
Pemerintahan disebut monarkhi apabila diselenggarakan oleh satu orang raja/ kaisar; disebut oligarkhi apabila diselenggarakan oleh beberapa (sedikit) orang; dan demokrasi (berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratein) apabila diselenggarakan oleh banyak orang.
Dalam bukunya yang berjudul “Traite de Droit Constitutionale”,
Duguit membedakan bentuk pemerintahan menjadi monarkhi dan republik
dengan cara atau sistem penunjukan kepala negara sebagai kriteria
pembeda.
Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang
kepala negaranya diangkat berdasarkan waris atau keturunan (herediter)
dan menjabat seumur hidup. Dalam pemerintahan monarkhi tidak terjadi
pemilihan kepala negara oleh rakyat atau parlemen. Maka, monarkhi
melahirkan wangsa atau dinasti, keluarga pewaris tahta kerajaan.
Republik adalah bentuk pemerintahan yang
kepala negaranya dipilih oleh rakyat (secara langsung maupun melalui
perwakilan). Masa jabatan kepala negaranya dibatasi (misalnya: empat
tahun seperti di Amerika Serikat; atau lima tahun seperti di Indonesia).
Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit, tetapi kriteria pembeda yang menurutnya lebih tepat adalah kesamaan dan ketidaksamaan.
Monarkhi merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan atas ukuran
ketidaksamaan, karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara
(raja). Sedangkan republik merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan
atas ukuran kesamaan karena kepala negaranya dipilih dan diangkat
berdasarkan kemauan dewan atau orang banyak, dan setiap orang dianggap
memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara. Selain bentuk
pemerintahan monarkhi dan republik, Koellreutter menambahkan bentuk
pemerintahan otoriter (Autoritarien Fuhrerstaat), yaitu pemerintahan oleh satu orang yang bersifat mutlak.
Duguit membagi bentuk pemerintahan monarkhi menjadi:- Monarkhi absolut, yaitu monarkhi yang seluruh kekuasaan negaranya berada di tangan raja sehingga raja berkuasa secara mutlak, tak terbatas. Raja memegang kekuasaan secara luar biasa sehingga mudah bertindak sewenang-wenang. Perintahnya adalah hukum yang harus dilaksanakan tanpa reserve. Dalam negara monarkhi absolut berlaku semboyan Princep legibus solutus est, salus publica suprema lex yang maksudnya adalah: yang berhak membentuk undang-undang adalah raja, kesejahteraan umum adalah hukum yang tertinggi.
- Monarkhi konstitusional, yaitu monarkhi terbatas (kekuasaan rajanya dibatasi oleh konstitusi)
- Monarkhi parlementer, yaitu monarkhi yang kekuasaan pemerintahannya ada di tangan para menteri (baik sendiri maupun bersama-sama) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Raja berkedudukan sebagai kepala negara, lambang keutuhan dan kesatuan negara. Karena itu raja tidak dapat diminta bertanggung jawab (The king can do no wrong).
- Republik absolut (kadang-kadang disebut otoriter), yaitu suatu negara yang seluruh kekuasaannya berada di tangan presiden.
- Republik konstitusional, yaitu suatu republik yang kekuasaaan presidennya dibatasi konstitusi.
- Republik parlementer, yaitu suatu republik yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya ada di tangan para menteri dan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri-menteri merupakan pelaksana pemerintahan dan mereka sendirilah yang mesti bertanggung jawab.
Bagaimana dengan Bentuk Pemerintahan Indonesia>> BACA SELENGKAPNYA> BENTUK PEMERINTAHAN INDONESIA
Categories:
demokrasi
0 comments:
Post a Comment